Meskipun bentuk ideal dari pengukuran kinerja adalah kualitas kerja pegawai dalam keseharian, BKN juga mempertimbangkan faktor kehadiran. Faktor kehadiran ini juga berkaitan dengan tunjangan kinerja yang akan didapat oleh PNS selain pengaruh pula pada karir yang bersangkutan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian Warli saat membuka Workshop Integrasi Data Kehadiran dan Aplikasi Tunjangan Kinerja di Lingkungan BKN, Kamis (29/10).
Dalam Rakor ini dibahas tentang aplikasi kehadiran yang kelak akan dikelola oleh masing-masing satuan kerja yang ada di BKN. Warli mengharapkan bahwa laporan kehadiran yang sudah dikelola dan diserahkan ke Biro Kepegawaian merupakan data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pegawai yang bersangkutan sekaligus diketahui oleh pimpinan unit terkait. Dengan validitas tersebut, diharapkan tidak ada perbedaan antara kehadiran dan jumlah tunjangan yang didapat, sehingga tidak ada komplain dari pegawai yang bersangkutan. Warli juga menegaskan bahwa apabila ada komplain, maka pengelola kehadiranlah yang bertanggung jawab atas kekeliruan yang terjadi.
Dalam Rakor ini dibahas tentang aplikasi kehadiran yang kelak akan dikelola oleh masing-masing satuan kerja yang ada di BKN. Warli mengharapkan bahwa laporan kehadiran yang sudah dikelola dan diserahkan ke Biro Kepegawaian merupakan data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pegawai yang bersangkutan sekaligus diketahui oleh pimpinan unit terkait. Dengan validitas tersebut, diharapkan tidak ada perbedaan antara kehadiran dan jumlah tunjangan yang didapat, sehingga tidak ada komplain dari pegawai yang bersangkutan. Warli juga menegaskan bahwa apabila ada komplain, maka pengelola kehadiranlah yang bertanggung jawab atas kekeliruan yang terjadi.
Rakor yang dilaksanakan di Ruang Data Gedung I lantai 2 Kantor Pusat BKN ini akan dilaksanakan selama dua hari, Kamis-Jumat (29-30/10), diikuti oleh 43 pegawai pengelola kehadiran yang terdiri dari 29 orang dari satuan kerja Kantor Pusat BKN dan 14 orang dari Kantor Regional BKN. Dengan pelaksanaan workshop ini, diharapkan terjadinya persamaan persepsi antara pengelola kehadiran di masing-masing satker dengan Biro Kepegawaian BKN. Kesuksesan dari integrasi data dan aplikasi ini akan mempermudah para pegawai dalam kaitannya dengan kenaikan pangkat, sumber informasi pemberian penghargaan karya satya dan juga tertib administrasi.
Sumber: http://www.bkn.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar